Moderna Siapkan Vaksin Covid-19 Khusus Anak

Moderna akan menjadi yang pertama menawarkan vaksin Covid-19 untuk anak-anak Amerika Serikat (AS). Perusahan tersebut meminta Food and Drug Administration (FDA) untuk menghapus suntikan dosis rendah untuk bayi, balita, dan anak-anak prasekolah pada Kamis (28/4/2022).

Perusahan farmasi itu mengirimkan data ke FDA yang diharapkan akan membuktikan dua suntikan dosis rendah dapat melindungi anak-anak di bawah enam tahun. "Ada kebutuhan medis penting yang belum terpenuhi di sini dengan anak-anak kecil ini," kata kepala petugas medis Moderna Dr Paul Burton.

Sebanyak dua dosis vaksin Covid-19 ukuran anak-anak akan melindungi dengan aman. "Saya pikir kemungkinan seiring waktu mereka akan membutuhkan dosis tambahan. Tapi kami sedang mengusahakannya," ujar Burton.

                    Baca juga : Peluang Usaha Distributor Software

Moderna mengatakan dua dosis untuk anak sekitar 40 hingga 50 persen efektif untuk mencegah gejala Covid-19. Hasil itu memang dinilai tidak tinggi tetapi  bagi banyak orang tua, perlindungan apa pun akan lebih baik daripada tidak sama sekali.

Saat ini hanya anak-anak berusia lima tahun atau lebih yang dapat divaksinasi di AS, menggunakan vaksin dari perusahan Pfizer. Kondisi ini membuat 18 juta balita tidak terlindungi.

Vaksin Moderna bukan satu-satunya dalam perlombaan untuk menciptakan vaksin Covid-19 untuk anak-anak. Pfizer diperkirakan akan segera mengumumkan jika tiga dari suntikan dosis yang lebih kecil bekerja untuk anak-anak terkecil.

Kepala vaksin FDA Dr Peter Marks mengatakan, bahwa perusahan farmasi akan bergerak cepat tanpa mengorbankan standar yang sudah ditetapkan. Badan ini akan memastikan efektivitas dari dosis yang diberikan.

                        Baca juga :Cara Tes Kemurnian Emas

Marks mengatakan kepada anggota parlemen awal pekan ini, bahwa FDA tidak dapat mengevaluasi suatu produk sampai produsen menyelesaikan aplikasinya. Dalam sebuah pernyataan Kamis, FDA mengatakan akan menjadwalkan pertemuan untuk secara terbuka memperdebatkan bukti Moderna dengan penasihat ilmiah independennya. Moderna mengharapkan untuk melakukannya minggu depan.

"Sangat penting bagi kami untuk memiliki evaluasi yang tepat sehingga orang tua akan percaya pada vaksin apa pun yang kami otorisasi," kata Marks kepada komite Senat.

Sementara Covid-19 umumnya tidak berbahaya pada anak-anak seperti orang dewasa, beberapa anak sakit parah atau bahkan mati. Laporan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), sekitar 475 anak di bawah lima tahun telah meninggal karena Covid-19 sejak awal pandemi. Rawat inap anak melonjak pada puncak omicron.

Penurunan Testing Covid-19 Membuat Dunia Semakin 'Buta'

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan penurunan dramatis terkait testing atau pengujian Covid-19, telah membuat dunia "buta" terhadap virus yang sangat menular ini.

Padahal, mutasi virus corona yang berbahaya masih berpotensi muncul kembali.

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan kasus infeksi serta kematian akibat Covid-19 secara global memang terpantau turun secara signifikan.

Kendati demikian, jumlah kasus yang menurun tersebut menurutnya bisa disebabkan karena berkurangnya pengujian Covid-19.

“Minggu lalu, lebih dari 15.000 kematian dilaporkan ke WHO -- total (kasus kematian) mingguan terendah sejak Maret 2020,” ujar Tedros seperti dilansir dari The Guardian, Selasa (26/4/2022).

Meski tren kasus infeksi virus corona menunjukkan perbaikan, Tedros memperingatkan akan bahaya dari penularan virus di tengah menurunnya upaya testing di seluruh dunia.

                       Baca juga : Peluang Usaha Agen Software

“Karena banyak negara mengurangi pengujian, WHO semakin sedikit menerima informasi tentang penularan dan urutannya. Ini membuat kita semakin buta terhadap pola penularan dan evolusi (virus corona)," ungkapnya.

Mengutip laman resmi WHO, Selasa (26/4/2022) Tedros juga menyoroti langkah yang diambil sejumlah negara untuk mengurangi testing, bahkan melonggarkan aturan Covid-19.

"Ancaman varian baru yang berbahaya masih sangat nyata. Meskipun (kasus) kematian menurun, kami masih belum memahami konsekuensi jangka panjang dari infeksi pada mereka yang bertahan hidup," terang Tedros.

“Ketika berbicara tentang virus mematikan, ketidaktahuan bukanlah kebahagiaan," sambungnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala aliansi diagnostik global FIND William Rodriguez. Ia menuturkan dalam empat bulan terakhir, di tengah melonjaknya kasus akibat Omicron tingkat pengujian Covid-19 di dunia menurun sekitar 70 hingga 90 persen.

"Saat ini, karena (penurunan) pengujian telah menjadi penyebab pertama dari keputusan global untuk menurunkan kewaspadaan kita. Kita menjadi buta terhadap apa yang terjadi dengan virus ini," papar Rodriguez.

                      Baca juga:Cara Mudah Uji Kemurnian Emas

 Pandemi Covid-19 belum berakhir

Di sisi lain, WHO memperingatkan kepada seluruh masyarakat dunia, bahwa pandemi Covid-19 masih belum berakhir.

Pasalnya, pandemi Covid-19 telah menyebabkan lebih dari 6 juta kematian sejak virus pertama kali muncul di China pada akhir 2019.

Akan tetapi, jumlah kasus kematian diyakini tiga kali lebih tinggi daripada yang dilaporkan secara resmi ke WHO.

Sementara banyak negara telah melonggarkan aturan Covid-19 untuk kembali ke keadaan normal, WHO menekankan bahwa pandemi masih belum berakhir.

"Virus ini tidak akan hilang hanya karena negara-negara berhenti mencarinya. Virus corona masih menyebar, berubah-ubah, dan membunuh," pungkas Tedros.

Vaksin Moderna di Eropa Ditarik,BPOM Pastikan Vaksin Covid-19 ini di Indonesia Aman Digunakan

Sejumlah negara di Eropa menarik peredaran produk vaksin Covid-19 Moderna karena dugaan kontaminasi partikel asing. Namun, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan produk vaksin Covid-19 Moderna di Indonesia, aman digunakan dan tidak ada bets produk terkait di dalam negeri.

Berkaitan dengan informasi vaksin Moderna ditarik di Eropa, sebagian masyarakat di Indonesia juga turut khawatir terkait hal ini.

Namun, BPOM menegaskan bahwa vaksin Moderna di Indonesia yang diberikan kepada masyarakat selama ini aman dari kontaminasi partikel asing.

Hal ini dikarenakan, berdasarkan data importasi ke Indonesia, tidak terdapat pemasukan vaksin Covid-19 Moderna (Spikevax) dengan nomor bets 000190A.

                        Baca juga: Peluang Usaha Agen Software

Berdasarkan isu penarikan vaksin Moderna di beberapa negara Eropa tersebut, BPOM telah melakukan sampling dan pengujian terjadap vaksin Covid-19 Moderna (Spikevax) produksi Rovi Pharma Industrial Service S.A., Spanyol yang masuk ke Indonesia.

“Hasilnya, tidak ditemukan adanya partikel asing, sehingga vaksin Covid-19 Moderna (Spikevax) tersebut memenuhi syarat pemberian untuk digunakan di Indonesia,” tulis BPOM,Rabu (27/4/2022).

Namun, BPOM juga menyebutkan bahwa pihaknya masih akan mengikuti perkembangan informasi terkait penarikan vaksin Covid-19 khususnya jenis Moderna (Spikevax) bets 000190A.

Penggunaan vaksin Moderna di Indonesia telah menjadi bagian dari program vaksinasi Covid-19 nasional. Vaksin mRNA ini juga digunakan sebagai vaksin booster, bersama beberapa jenis vaksin Covid-19 lain yang digunakan saat ini.

                                Baca juga: Penguji Kemurnian Emas

Apoteker Kenni Clark menyuntikkan Robert Champion, dari Lawrence, Mass., dosis vaksin booster Moderna Covid-19 di klinik vaksinasi The Center Kota Lawrence, yang melayani manula, keluarga, dan masyarakat, Rabu, 12 Desember. 29, 2021, di Lawrence, Mass. Vaksin booster diberikan sebab muncul kekhawatiran di kalangan para ahli kesehatan terhadap efektivitas vaksin untuk mendapatkan suntikan booster guna memberi perlindungan terhadap varian Omicron yang sangat menular.

“Masyarakat diimbau agar tidak resah dengan pemberitaan yang beredar mengenai penarikan vaksin Covid-19 Moderna (Spikevax) di beberapa negara Eropa tersebut,” tegas BPOM.

Jenis vaksin Moderna ditarik di Eropa

Sebagai informasi, produk vaksin Covid-19 Moderna (Spikevax) ditarik dari peredarannya di sejumlah negara di Eropa.

Hal ini dilaporkan dalam keterangan resmi dari Moderna dan Rovi Pharma Industrial Services S.A., Spanyol.

                     Baca juga: Belanja Kemeja Kotak Wanita Termurah

Terkait vaksin Moderna ditarik di Eropa dari peredaran ini telah dilakukan terhadap 1 (satu) bets vaksin Covid-19 Moderna (Spikevax) yang diproduksi di Rovi Pharma Industrial Services S.A., Sapnyol, yaitu vaksin dengan nomor bets 000190A.

Penarikan vaksin Moderna dari peredaran ini dilakukan karena ditemukan adanya partikel asing pada salah satu vial vaksin Covid-19 Moderna bets tersebut.

Sebagai informasi, vaksin Covid-19 Moderna (Spikevax) diproduksi pada beberapa site di beberapa negara, dan Rovi Pharma Industrial Services S.A., Spanyol hanyalah salah satunya.

Sementara, vaksin Moderna (SPikevax) dengan nomor bets 000190A didistribusikan di beberapa negara Eropa, yaitu Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol dan Swedia.

PDSI Resmi Diakui Pemerintah,Apa Bedanya dengan IDI ?

Perhimpunan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) resmi diakui oleh pemerintah melalui SK Kemenenterian Hukum dan HAM dengan nomor AHU-003638.AH.01.07.2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia.

© suara.coPDSI resmi mendeklarasikan diri sebagai salah satu organisasi profesi kedokteran yang diakui Kemenkumham.  

Kemunculan PDSI itu memicu polemik karena dinilai bagaikan menjadi tandingan bagi Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Terlebih dalam aturannya, anggota yang tergabung dengan PDSI wajib keluar dari organisasi profesi dokter lain, termasuk IDI.

IDI sendiri telah ada di Indonesia sebagai organisasi profesi kedokteran sejak tahun 1950. Lantas bagaimana perbedaan antara PDSI dan IDI yang sama-sama menaungi dokter ?

Dewan pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Hermawan Saputra memaparkan perbedaan secara legitimasi hukum serta kewenangan kedua organisasi dokter sebut.

1. Beda Kewenangan Terkait Izin Praktik Dokter

Hermawan menjelaskan bahwa IDI merupakan organisasi yang eksis selama puluhan tahun dan sudah diakui sebagai organisasi profesi kedokteran oleh Kementerian Kesehatan. Bahkan juga menjadi mitra bagi Kemenkes dan stakeholder lain.

                   Baca juga : Peluang Usaha Distributor Software

IDI punya kewenangan dalam membuat standar juga pelatihan etik kepada dokter yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Adapun PDSI sebagai organisasi baru, serupa dengan ormas (organisasi masyarakat). Kemunculan PDSI tidak bisa serta merta dilarang karena menjadi hak dari warga negara untuk berserikat dan berkumpul.

Hanya saja, PDSI tidak memiliki kewenangan seperti IDI dalam menentukan standar kedokteran maupun rekomendasi terkait izin praktik dokter. Sebab, PDSI tidak memiliki legitimasi sebagai organisasi profesi kedokteran.

2. PDSI Butuh Izin Kemenkes dan Pengakuan dari Para Dokter

Untuk memiliki legitimasi sebagai organisasi profesi kedokteran, PDSI butuh pengakuan dari para dokter di seluruh Indonesia serta izin dari Kemenkes.

Selain itu, Asosiasi Pendidikan Tinggi Kedokteran, kampus yang memiliki program studi kedokteran, juga turut punya suara apakah akan mengakui dan bermitra dengan PDSI berkaitan dengan lulusan dokter untuk uji kompetensi profesi.

Sementara IDI, berdasarkan ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2018 telah dinyatakan sebagai satu-satunya organisasi profesi kedokteran yang sah di Indonesia.

                                     Baca juga : Tester Logam Mulia

3. Dampaknya Jika PDSI Menjadi Organisasi Profesi

Apabila PDSI menjadi organisasi profesi kedokteran seperti IDI, Hermawan mengatakan, dampaknya menjadi ada dualisme organisasi. Hal tersebut akan berpengaruh dalam standarisasi mutu kompetensi dokter dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

"Karena kalau ada organisasi profesi yang double, artinya akan ada standar pembinaan, standar etik, kompetensi yang menjadi wilayah organisasi profesi. Pertanyaannya, kenapa harus ada dua? Bisa jadi nanti ada pembinaan yang berbeda atau bentuk standar kompetensi yang berbeda atau bentuk konsolidasi lulusan profesi yang berbeda," paparnya.

Pada akhirnya akan menimbulkan perbedaan dalam penafsiran mutu pembinaan etik dan bisa berdampak signifikan terhadap pelayanan kesehatan.

"Kita tidak terlalu happy kalau ada double atau multi organisasi profesi. Karena akan menyebabkan polemik, di bidang kesehatan sendiri akan menjadi cukup sensitif. Bisa menimbulkan bola salju dan justru menimbulkan polemik baru dalam konteks lain pelayanan kesehatan," kata Hermawan.

                 Baca juga : Daster Jumbo Wanita Janur Batik Ayak

4. IDI Tidak Mudah Digantikan

Kalaupun PDSI ditetapkan sebagai organisasi profesi kedokteran, menurut Hermawan, tidak serta merta bisa menggantikan IDI. Untuk mendapatkan legitimasi sebagai organisasi profesi ada banyak proses yang harus dilalui PDSI, termasuk pengakuan dari banyak pihak.

"Kuncinya legitimasi, siapa yang mengakui PDSI dan siapa yang mengakui IDI. Bukan orang luar, tapi dokter itu sendiri. Juga pengakuan eksternal, yang utama karena ini bidang layanan kesehatan maka Kemenkes, apakah mengakui atau tidak," tuturnya.

Vaksin Halal Zifivax Siap Digunakan,Tersedia 100 Juta Dosis

Direktur Utama Jakarta Biophramaceutical Industry (JBio), Mahendra Suhardono, menyatakan pihaknya sudah menyiapkan lebih dari 100 juta vaksin Zifivax untuk bisa digunakan masyarakat Indonesia.

Penyediaan jutaan dosis vaksin Zifivax yang sudah tersertifikasi halal diharapkan mampu membantu percepatan pemulihan Indonesia dari pandemi Covid-19.

"Kita sudah berkomitmen siap membantu pemerintah. Kita siapkan lebih dari 100 juta dosis vaksin Zifivax yang sudah dinyatakan halal oleh MUI dan bisa diproduksi di Indonesia,” kata Mahendra, melalui keterangan tertulis kepada media, Rabu (27/4).

                    Baca juga : Peluang Usaha Agen Software

Dia menuturkan, penyiapan jutaan dosis vaksin itu sejalan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan pemerintah harus menyediakan vaksin halal.

Salah satu vaksin Covid-19 yang sudah bersertifikasi halal adalah Zifivax seperti tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2021. Adapun JBio merupakan produsen vaksin Zifivax di Indonesia.

"Kita komit menyuplai ke Indonesia, cukup besar, kita siapkan cukup besar vaksin yang halal dan sudah mendapat izin dari BPOM RI," kata Mahendra.

                          Baca juga : Penguji Kemurnian Emas

Terkait dengan adanya putusan MA yang mewajibkan pemerintah menyediakan vaksin Covid-19 bersertifikasi halal, Mahendra mengapresiasi hal tersebut. Menurut dia, sertifikasi halal ini sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan akan mendorong lebih banyak masyarakat melakukan vaksinasi.

"Bagus untuk masyarakat karena ada pilihan vaksin yang dinyatakan halal. Masyarakat akan lebih peduli untuk divaksin, terutama masyarakat yang selama ini masih ragu, masih nunggu yang halal," ujarnya.

"Ini jadi membantu pemerintah untuk percepat vaksinasi dan pemulihan dari pandemi," pungkas Mahendra. 

Ciri-ciri Penipuan Lowongan Kerja di BUMN

Kementerian BUMN kembali mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap modus penipuan dan hoax yang mengatasnamakan Kementerian BUMN, Forum Human Capital Indonesia (FHCI), atau BUMN terkait proses rekrutmen.

Pengunjung mencari lowongan kerja saat pameran Aswaja Career Expo 2019. 

Melalui keterangan resminya, Kementerian BUMN menegaskan seluruh tahapan proses rekrutmen peserta yang dilakukan oleh Kementerian BUMN, FHCI, dan BUMN bebas biaya dan dijalankan secara profesional, transparan dan akuntabel.

Rekrutmen yang dilakukan di perusahaan milik negara juga tetap mengedepankan nilai AKHLAK atau Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

                Baca juga : Peluang Usaha Distributor Software

Nah agar tidak tertipu, kenali ciri-ciri umum modus penipuan dan hoaks lowongan kerja yang dibuka Kementerian BUMN, FHCI, dan BUMN:

1. Penggunaan surat dengan logo pada kop surat

Seluruh informasi proses rekrutmen yang diselenggarakan Kementerian BUMN, FHCI dan BUMN, termasuk program Rekrutmen Bersama BUMN 2022, hanya diunggah dan tersedia melalui kanal-kanal resmi seperti situs dan media sosial Kementerian BUMN, BUMN-BUMN terkait, dan FHCI.

Hasil pengumuman yang beredar dalam bentuk surat yang menggunakan logo pada kop surat adalah penipuan.

Pencari kerja melihat sejumlah lowongan kerja yang digelar BUMN Career Opportunity pada IBDExpo 2018. Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru

2. Tanda tangan yang mengatasnamakan manajer/direksi BUMN

Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menggunakan nama dan membubuhkan tanda tangan mengatasnamakan manajer/direksi BUMN. Karena itu, pastikan cek kembali kebenaran informasi terkait rekrutmen BUMN yang diperoleh dalam bentuk apa pun dengan mengunjungi kanal resmi perusahaan yang bersangkutan.

                       Baca juga : Density Tester Kemurnian Emas

3. Pelamar diminta membayar sejumlah biaya

Seluruh tahapan proses rekrutmen yang dilakukan BUMN bebas biaya. Jika pelamar dihubungi dan diminta melakukan transfer dana, hal ini dipastikan penipuan.

Jika masyarakat menemukan atau mengalami salah satu hal di atas, jangan ragu untuk melaporkan kepada Panitia Rekrutmen BUMN melalui kanal-kanal resmi Kementerian BUMN, FHCI, dan BUMN-BUMN terkait.

Untuk program Rekrutmen Bersama BUMN 2022, pelaporan terkait dengan modus penipuan dan hoax dapat disampaikan melalui kanal resmi yaitu email rekrutbersama@fhcibumn.id, dan telegram Panitia Rekrutmen Bersama FHCI BUMN_bot.

BSU Rp 1 Juta untuk 8,8 Pekerja,Ini Cara Cek Penerimanya

Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) kepada 8,8 juta pekerja/buruh di tahun 2022.

Ilustrasi Uang. Berikut adalah 4 cara cek peneri BSU Rp 1 juta bagi pekerja/buruh di tahun 2022. 

Seperti tahun lalu, BSU tahun ini akan diberikan sebesar Rp 1 juta per pekerja/buruh.

Kriteria penerima BSU sementara didesain untuk pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta.

"Pemerintah mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 juta."

"Adapun rincian terhadap kriteria dan mekanisme BSU 2022 ini sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (06/04/2022).

Kapan Subsidi Gaji Tahun 2022 Dicairkan?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto mengatakan, pengumuman subsidi upah tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Kemungkinan agak dalam waktu dekat akan diumumkan," ujarnya dalam Keterangan Pers Terbatas Evaluasi PPKM melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/4/2022).

Saat ini, Kemnaker setidaknya tengah mempersiapakan seluruh instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022.

                      Baca juga: Peluang Usaha Agen Software

Cek Penerima BSU melalui sso.bpjsketenagakerjaan.go.id

1. Masuk ke laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id;

2. Isi email beserta Password, jika kamu sudah punya akun;

3. Jika belum punya, klik '"Buat Akun Baru" dan ikuti petunjuk yang tersedia;

4. Setelah mempunyai akun, masuk ke laman awal;

5. Klik tombol "Kartu Digital" dan klik gambar kartu;

6. Tunggu hingga muncul nama dan data diri peserta yang menunjukkan status aktif atau tidaknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan serta nomor rekening.

7. Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar akan menerima bantuan saat BSU disalurkan oleh Kemnaker.

                     Baca juga: Cara Mudah Uji Kemurnian Emas

Cek Penerima BSU melalui laman BPJS Ketenagakerjaan

1. Buka laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id;

2. Pada halaman utama, cari bagian Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?;

3. Masukkan nomor KTP-mu;

4. Masukkan nama lengkap;

5. Masukkan tanggal lahir;

6. Kemudian, klik I'm Not A Robot;

7. Klik Lanjutkan;

8. Tunggu beberapa saat hingga muncul apakah kamu terdaftar sebagai penerima BSU atau tidak.

Jika kamu termasuk penerima BSU, maka muncul notifikasi berikut,

Anda lolos verfikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verfikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021.

Jika tidak terdaftar maka akan muncul notifikasi Mohon maaf, data tidak ditemukan.

Namun, jika datamu masih dalam tahap verifikasi, maka akan muncul keterangan ,"Data Anda sedang dalam proses verifikasi sesuai kriteria Permenaker Nomor 16 tahun 2021."

              Baca juga : Belanja Daster Arab Jumbo Termurah

Cek Penerima BSU melalui Kemnaker

1. Masuk ke laman kemnaker.go.id;

2. Jika kamu belum punya akun, buat akun terlebih dahulu;

3. Jika kamu sudah punya akun, silakan login ke akunmu;

4. Lengkapi profil biodata diri;

5. Cek menu pemberitahuan;

6. Kamu akan mendapatkan notifikasi pada layar, jika kamu terdaftar sebagai penerima BSU.

Jika kamu tidak terdaftar, maka akan muncul notifikasi "Belum Memenuhi Syarat"

Cek Penerima BSU melalui Layanan Call Center BPJS Ketenagakerjaan

1. Hubungi nomor 175;

2. Peserta dapat menyebutkan data pribadi KTP, Nama, dan Tanggal Lahir jika diminta oleh karyawan BPJS yang bertugas.

3. Jika peserta terdaftar, peserta datang ke kantor cabang terdekat dengan membawa KTP dan Kartu Peserta BPJAMSOSTEK.