Jokowi Minta Subsidi Upah untuk Pekerja Bergaji Dibawah 3,5 Juta Segera Cair

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan mencairkan bantuan program subsidi upah atau BSU. Subsidi diberikan kepada 8,8 juta tenaga kerja dengan gaji kurang dari Rp 3,5 juta.

“Ini dalam waktu dekat akan diumumkan,” ucap Airlangga dalam keterangannya, Senin, 4 April 2022.

Airlangga memastikan pemerintah tengah mematangkan mekanisme pemberian bantuan tersebut. Presiden Joko Widodo alias Jokowi, kata dia, meminta bantuan segera dikucurkan kepada masyarakat penerima manfaat.

Adapun BSU merupakan bagian dari jejaring sosial yang dialokasikan dalam anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN). Total anggaran PEN pada 2022 sebesar Rp 455,62 triliun.

Baca juga : 

Peluang Usaha Agen Software

Pemerintah mendata realisasi anggaran PEN hingga 1 April baru terealisasi Rp 29,3 triliun atau 6,4 persen. Penyerapan anggaran PEN didorong oleh klaster perlindungan masyarakat, penanganan bidang kesehatan terutama untuk percepatan vaksinasi, serta penguatan pemulihan ekonomi di daerah.

Dari total realisasi tersebut, dana untuk penanganan kesehatan terserap sebesar Rp 1,55 triliun. Angka itu setara dengan 1,3 persen dari total alokasi. Realisasi penangan kesehatan juga digunakan untuk insentif perpajakan atas vaksin dan alat kesehatan serta penanganan Covid-19 melalui dana desa.

Baca juga : Tester Kemurnian Emas

Selanjutnya, klaster perlindungan masyarakat menyerap anggaran PEN Rp 22,74 triliun atau sebesar 14,7 persen dari total alokasi. Anggaran ini digunakan untuk pemberian bantuan program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, bantuan langsung tunai (BLT) desa, dan bantua tunai bantuan tunai pedagang kaki lima, warung, dan nelayan (PKWLN).

Sedangkan bantuan untuk penguatan pemulihan ekonomi terealisasi sebesar Rp 5,02 triliun atau 2,8 persen. Anggaran digunakan untuk program pariwisata, pangan, subsidi atau imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM, serta insentif perpajakan.